SURABAYA, Narasisatu.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) memastikan akan menggelar aksi demonstrasi di sejumlah kantor lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur.
Aksi tersebut sebagai bentuk desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dugaan persoalan yang terjadi di lingkungan lapas dan rutan.
Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, mengatakan pihaknya menerima sejumlah informasi terkait dugaan peredaran narkoba, penyalahgunaan telepon genggam, minuman keras, hingga peredaran pil "grasak" di beberapa lapas.
Informasi itu, kata dia, berasal dari narapidana maupun mantan narapidana dan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.
Baca Juga: Cetak KTP Tanpa Sepengetahuan Pemilik, Oknum ASN Sumenep Berakhir di Tangan Polisi
"Kami meminta pemerintah tidak menutup mata. Seluruh dugaan yang muncul harus diperiksa secara profesional, transparan, dan akuntabel," ujar Baihaki, Selasa (14/07/26).
AMI juga menyoroti sejumlah lapas dan rutan di Jawa Timur, di antaranya Lapas Kelas IIA Sidoarjo, Lapas Kelas I Surabaya, Lapas Kelas I Malang, Lapas Pemuda Madiun, Lapas Kelas I Madiun, Lapas Probolinggo, Lapas Banyuwangi, Lapas Blitar, serta Rutan Bangil.
Menurut AMI, dugaan peredaran barang terlarang, penyalahgunaan fasilitas komunikasi, hingga dugaan pungutan liar dan kelalaian petugas harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Selain itu, AMI menyoroti dugaan kaburnya tahanan di Rutan Bangil dan narapidana di Lapas Kelas I Madiun. Organisasi tersebut meminta adanya pemeriksaan terhadap jajaran terkait apabila ditemukan pelanggaran atau kelalaian.
Dalam aksi tersebut, AMI membawa sejumlah tuntutan, termasuk mendesak evaluasi terhadap jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta pejabat lapas dan rutan yang diduga lalai dalam menjalankan tugas.
Pria yang dikenal tegas dalam menyuarakan aspirasi tersebut menegaskan, aksi akan digelar secara damai. Namun, pihaknya meminta pemerintah tidak mengabaikan berbagai persoalan yang muncul di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
"Kami tidak mencari kegaduhan. Kami hanya ingin ada perbaikan sistem dan tindakan tegas jika memang ditemukan pelanggaran," tegasnya. (*)
