Kepala Bakom RI Ajak Mahasiswa UI Kritisi MBG Berbasis Data, Agar Perbaikannya Bisa Fokus pada Masalah di Lapangan

"Dari sini jelas, bahwa MBG itu inheren bagian dari proses pendidikan yang berjalan," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Qodari mengingatkan pemerintah juga mempunyai program lain mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia.

Salah satunya, Kepala Bakom RI itu mencontohkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), dengan anggaran program ini bisa membutuhkan sekitar Rp15 triliun per tahun untuk ditujukan sekitar lebih dari 1 juta mahasiswa.

"Jadi, sebetulnya pemerintah juga punya program. Itu yang saya maksud tadi, jangan dicampurkan dua hal ini," terang Qodari

"Program MBG itu satu hal, program untuk membantu mahasiswa bisa kuliah itu hal yang lain lagi," bebernya.

Kemudian, Qodari ditanya terkait fakta sekitar 60 ribu mahasiswa sudah lulus masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) namun tidak mempunyai biaya.

Dalam penjelasannya, Qodari mempertanyakan jumlah data calon mahasiswa yang diterima tidak bisa mendaftarkan diri ke proses selanjutnya.

"Sekarang di UI itu ada berapa? Fathimah punya enggak data angka kursi kosong yang ada orangnya tapi tidak mendaftar?," tanya Qodari.

Atas hal itu, Kepala Bakom RI mengajak para mahasiswa agar bisa mengkritisi program MBG dengan berbasis data dan fakta di lapangan.

"Angkanya berapa kalau di UI? Kalau enggak punya angka, jangan bicara terlalu jauh," sambungnya.

Terlebih, Qodari menilai agar perbaikan mengenai permasalahan dalam dunia pendidikan, termasuk MBG dapat bisa diselesaikan secara efisien.

Fathimah kemudian membantah tuduhan tersebut dengan menegaskan bahwa, mahasiswa sudah melihat realita yang terjadi sesungguhnya dalam mengkritisi program MBG tersebut.

"Kami melihat realitanya. Kita tidak seperti orang-orang yang mungkin punya segudang data-data akan dikeluarkan untuk men-justify pemerintah yang tidak pernah lihat realitanya," ujar Fathimah.

Untuk di UI, kata Fathimah, pihak kampus mempunyai sistem sendiri. Biasanya alumni memberikan bantuan untuk menjamin agar tidak ada UI keluar akibat terbentur biaya.

"Memang di UI terpenuhi dan sebagainya bahwa banyak sekali orang-orang mengalami kesulitan dana tidak harus keluar itu karena alumni, bukan karena peran dari pemerintah," tandasnya. (*)